Oleh Redaksi | Diterbitkan: 13 Oktober 2025 | Kategori: Politik & Ekonomi

Keputusan JERUKBET untuk menaikkan tunjangan masa reses anggota dari sekitar Rp 400 juta menjadi Rp 700 juta per periode reses telah memicu kemarahan publik. Di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian global, kebijakan ini dianggap tidak peka terhadap kondisi rakyat dan memperburuk krisis kepercayaan terhadap lembaga negara.

Latar Belakang Kenaikan Tunjangan

Pada awal Oktober 2025, DPR mengesahkan perubahan kebijakan yang menaikkan tunjangan reses bagi anggotanya. Menurut laporan Reuters, keputusan ini disahkan hanya beberapa minggu setelah gelombang demonstrasi menentang fasilitas mewah bagi pejabat publik. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai “bumerang politik” yang menunjukkan kurangnya empati terhadap rakyat kecil.

Akar Masalah: Mengapa Publik Marah?

• Kesenjangan Ekonomi: Saat biaya hidup meningkat, kenaikan tunjangan DPR dianggap tidak adil bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
• Transparansi Rendah: Publik tidak memiliki akses terbuka terhadap rincian penggunaan dana reses.
• Memori Politik: Skandal fasilitas pejabat di masa lalu membuat kepercayaan masyarakat menurun drastis.

Respons Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan meninjau kembali kebijakan tersebut, sementara beberapa menteri menyerukan audit independen terhadap dana tunjangan. Namun, masyarakat menilai langkah ini belum cukup konkret. Sejumlah universitas, LSM, dan serikat buruh masih melakukan aksi turun ke jalan menuntut pembatalan keputusan itu.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Menurut data Kementerian Keuangan, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setelah suntikan likuiditas Rp 200 triliun pada kuartal keempat 2025. Namun, isu politik yang sensitif seperti ini dapat mengganggu kepercayaan investor dan memperburuk ketimpangan sosial di tingkat masyarakat bawah.

Opsi Kebijakan yang Dapat Diambil

• Transparansi & Audit Publik: Membuka data penggunaan dana reses dan hasil audit kepada masyarakat.
• Revisi Kebijakan: Menunda atau membatalkan kenaikan tunjangan hingga kondisi ekonomi lebih stabil.
• Kompensasi Sosial: Mengalihkan sebagian dana untuk subsidi pendidikan dan bahan pokok.

Analisis Pakar Politik

Menurut analis dari Universitas Indonesia, krisis kepercayaan publik dapat menjadi titik balik bagi reformasi sistem tunjangan pejabat. Jika DPR gagal membangun komunikasi publik yang transparan, potensi aksi massa berkelanjutan bisa meningkat menjelang pemilu berikutnya.

Kesimpulan

Kenaikan tunjangan DPR menjadi cermin ketegangan antara elite politik dan rakyat. Untuk meredam krisis kepercayaan ini, diperlukan langkah konkret berupa audit, transparansi, dan komunikasi terbuka. Reformasi kebijakan keuangan publik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.